Oleh: Nurina  Purnama Sari

Pendahuluan

Ketika  anda  mengelilingi  Kalimantan Timur  lewat  perjalanan  darat,  anda  akan     berpapasan  dengan banyak truk-truk  besar  yang  mengangkut  berton-ton emas hitam(baca:batubara) , menemukan  banyak  galian-galian  hitam  bekas  tambang  yang  di  bawa  lari  keluar  negeri,  dan  sekali  lagi akan  menemukan  keironisan.

Betapa  wilayah  ini  yang  seharusnya  menjadi  kaya  karena  sumber  daya  alamnya  justru  menjadi terpuruk. Banjir langganan  menjadi  jadwal  tetap  di musim penghujan akibat  reklamasi  hutan  yang  tak terealisasi.  Kerusakan alam  terparah  pun  di alami  pada dekade  ini. Hutan menjadi gundul dengan meninggalkan  danau-danau hitam ataupun kubangan-kubangan raksasa bekas penambangan dengan diameter mencapai ratusan meter.  Pemadaman  listrik  yang kontinyu  dan tak pernah  absen  menghambat aktivitas  warga menjadi  urusan  yang tak pernah  selesai  .  Hal  ini  disebabkan  karena  propinsi  ini hanya  berbekal   pembangkit  listrik tenaga diesel berbahan bakar solar  sebagai  penyuplai  tenaga  listriknya, dan   bukan  pembangkit listrik tenaga batu bara  sebagaimana  seharusnya  .

Sebagai contoh bagaimana sebuah perusahaan tambang batubara di propinsi tersebut setiap tahunnya dapat menghasilkan batubara sebanyak 45 juta ton, tetapi pemasaran hasilnya hanya 5% untuk kebutuhan dalam negeri sedangkan 95% ditujukan untuk ekspor. Kalimantan Timur misalnya hampir setiap hari mengalami pemadaman listrik. Padahal 25% cadangan batubara nasional ada di propinsi ini. Namun  yang terjadi  justru sebaliknya, daerah-daerah penghasil batubara seperti  Kalimantan Timur  mendapatkan pasokan batubara yang sangat minim.  Dan  ini  yang dikeluhkan  oleh  Gubernur  Kalimantan Timur  sendiri, Awang Faroek Ishak dalam  Rapat Dengar Pendapat Badan Anggaran DPR di Jakarta, Kamis (4/2).

Sampai  tulisan  ini  di buat, eksploitasi  batubara di Indonesia khususnya Kalimantan timur  masih terus terjadi di luar batas  kendali.

Tambang yang di Bawa  Lari

Estimasi 2008 World Coal Institute, Indonesia menempati posisi ke enam sebagai produsen batubara dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton, peringkat pertama ditempati China dengan jumlah produksi 2.761 juta ton, disusul AS 1007 juta ton, dan India 490 juta ton, Australia 325 juta ton, Rusia 247 juta ton. Ekspotir batubara terbesar dunia ditempati Australia 252 juta ton, Indonesia peringkat kedua dengan jumlah ekspor 203 juta ton. Sedangkan China sebagai produsen batubara terbesar dunia, hanya menempati peringkat ke tujuh sebagai eksportir dengan jumlah 47 juta ton.

Data ini memiliki arti relevansi kuat terhadap kerusakan lingkungan, eksploitasi, dan minimnya pemanfaatan batubara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Meskipun hasil batubara cukup besar setiap tahunnya namun lebih banyak ditujukan untuk pasar ekspor. Hal ini terlihat dari 246 juta ton produksi batubara, 82,52% disediakan untuk pasar ekspor sisanya baru digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Pasokan batubara  untuk pembangkit listrik pun menjadi cukup minim akibat  tambang  yang di bawa ‘lari’  ke luar negeri.

Batubara merupakan primadona sumber energi dunia yang menyediakan 26,5% sumber energi primer. Batubara juga menghidupkan 41,5% pembangkit listrik di seluruh dunia.(Coal Statistics,2009). Dengan kata lain, keberadaan batubara sangatlah vital. Namun yang sangat disayangkan,  pemanfaatan batubara untuk kepentingan nasional dan lokal di nomorduakan.

Sekarang  mari kita  bandingkan dengan  sang raksasa perdagangan, China. Berbeda dengan Indonesia, China sebagai produsen batubara terbesar dunia yang jumlah produksinya lebih dari 11 kali produksi batubara Indonesia mengalokasikan 98,3% batubaranya untuk kepentingan dalam negeri dan hanya 1,7% yang diekspor. Dari perbandingan pola pemanfaatan batubara tersebut, terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara Indonesia dengan China. Hasilnya, perekonomian China jauh melejit meninggalkan Indonesia.

Akar Masalah

Sekali  lagi, Negeri  ini tidak memiliki “visi” bagaimana memanfaatkan sumber daya alam batubara untuk kepentingan rakyat. Negara justru menjadi alat untuk menghisap dan mengeksploitasi kekayaan nasional demi kepentingan kapitalis.

Dalam PP No. 2 Tahun 2008 di sebutkan, “ negara memberikan kesempatan luas kepada perusahaan-perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan tambang di kawasan hutan lindung. “

Akibatnya perusahaan tambang batubara  memiliki kesempatan luas dan legal untuk melakukan kegiatan pertambangan walaupun di kawasan hutan lindung  seperti di Kalimantan Timur.

Indonesia juga melakukan kesalahan fatal dengan menjadikan sumber daya alam yang melimpah dan strategis sebagai kepemilikan yang dapat dikuasai oleh swasta dan asing.  Hasil  ekploitasi  pun tidak dirasakan oleh rakyat sendiri, melainkan direguk oleh para pemilik modal.

Pertambangan  dalam  Persfektif  Syariah

Dari perspektif Syariah, tambang batubara dalam jumlah besar merupakan milik rakyat. Dalam hadist riwayat Abu Daud, disebutkan “Kaum muslimin berserikat dalam tiga barang, yaitu air, padang rumput, dan api.” Yang dimaksud dengan api adalah sumber daya energi. Batubara termasuk sumber daya energi. Karena itu tambang batubara yang cukup besar sudah seharusnya menjadi milik bersama, yakni milik rakyat.

Larangan menguasai barang tambang yang melimpah bagi individu dipertegas oleh hadis Nabi SAW yang lain. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah saw untuk dibolehkan mengelola sebuah tambang garam. Lalu Rasulullah saw memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya: “Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu bagaikan air yang mengalir.” Rasulullah saw kemudian menarik kembali tambang tersebut darinya. (HR. At-Tirmidzi).

Berdasarkan aturan Syariah tentang barang tambang tersebut, maka tambang batubara yang cukup besar (termasuk tambang minyak dan gas bumi, bijih besi, alumunium, nikel, uranium, dan lain-lainnya) merupakan milik bersama (milik umum) sehingga tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu (swasta) dan asing. Makna milik umum juga membatasi bahwa kepemilikannya tidak di tangan pemerintah/negara tetapi di tangan rakyat. Hanya saja, negara berkewajiban mengelolakan harta milik umum untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat sesuai Syariah Islam.

Dengan menyerahkan pemilikan atau penguasaan batubara ke tangan swasta dan asing yang dilakukan secara legal maupun ilegal, maka negara telah melakukan kemunkaran karena kebijakan tersebut bertentangan dengan hukum Allah. Hal ini diperparah dengan tidak adanya visi dan political will pemerintah untuk menjaga kemaslahatan rakyat termasuk di dalamnya kemandirian energi dan ekonomi. Padahal fungsi negara di dalam Islam adalah ri’ayah su’unil ummah (melayani rakyat) bukan melayani pasar (baca: investor) dan bukan juga melayani penguasa.

Dengan memindahkan penguasaan dan pemanfaatan tambang batubara ke tangan perusahaan tambang serta membatasi peran negara hanya sebagai alat untuk melegalisasi kerakusan demi kerakusan pemilik modal adalah sebab  hilangnya  fungsi  Negara  akibat  Liberalisasi Ekonomi.

Penutup

‘Kaburnya’  batubara Indonesia disebabkan oleh tidak adanya visi Negara  mengenai  pemanfaatan batubara,tambang, dan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak  untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negara, serta kesalahan fatal tata kelola ekonomi yang menyerahkan kepemilikan dan penguasaan tambang kepada pemilik modal. Hal ini terjadi karena negara menjadi subordinasi pemilik modal dan tunduk pada kepentingan-kepentingan Kapitalisme global.

Karena itu Indonesia harus memiliki visi Syariah dan mengadopsi sistem kepemilikan umum sehingga kekayaan batubara nasional dapat digunakan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan rakyat secara adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, transformasi sistem harus dilakukan dari Kapitalisme-Liberalisme menjadi berSyariah di bawah naungan Daulah Khilafah.

Sumber:

Kompas (5 Februari 2010), Kenakan Pajak Tinggi.

World Coal Institute, Coal Statistics.

TVOne (1 Maret 2010), Walhi Kaltim waspadai 166 Perusahaan Tambang

Hidayatullah Mutaqqin, Negeri Kaya Tambang Miskin Batubara, Jurnal Ekonomi Ideologis.

Sistem Islam  dari A-Z